Kebijakan Publik 3B

 

Tugas resume Etika Bisnis Islam

Kelompok 11

1.      Siti Alfiyyah Bilqis (235211041)

2.      Nasfa Aswid Puspitaningrum (235211058)

3.      Andifa Nurasyam Zuhdi (235211080)

 

Kebijakan Publik

1.      Dasar Etika dalam Kebijakan Publik

Etika adalah nilai tentang norma yang mengatur setiap individu.

 Kebijakan Publik adalah serangkaian upaya pemangku kebijakan untuk mengatur kegiatan masyarakat di dalam organisasi.

Melibatkan analisis mengenai relevansi etika dalam pengambilan keputusan publik, dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai etika dapat memengaruhi dan membentuk kebijakan.

Fungsinya:

1.      Mengatur segala elemen yang berada dalam lingkup tersebut untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan tersebut.

2.      Melindungi setiap individu didalam lingkup tersebut guna mencegah dari hal yang tidak diinginkan.

2.      Teori, Prinsip dan Isu

Teori:

Ø  Etika utilitarian, sebuah pendekatan moral yang mendasarkan keputusan pada prinsip mencapai kebahagiaan maksimal bagi sebanyak mungkin orang, memiliki relevansi krusial dalam konteks etika kebijakan publik.

Ø  Etika deontologi adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Akar kata deontologi berasal dari Yunani yakni deon berarti 'kewajiban yang mengikat' dan logos berarti “pengetahuan”

Ø   Etika keberagaman adalah panduan untuk merangkul dan menghargai keberagaman pemikiran dan pengalaman dalam mencapai budaya yang inklusif. Etika keberagaman dapat membantu meruntuhkan hambatan yang dihadapi kelompok terpinggirkan.

              Prinsip:

Ø  Pinsip keadilan adalah landasan pertama dan mendasar untuk menciptakan kebijakan publik yang baik. karena kebijakan yang dibuat nantinya harus selalu berprinsip adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ø  Partisipasi Publik, kebijakan yang dibuat haruslah berprinsip apakah nantinya kebijakan ini akan mampu disorot oleh publik atau bahkan cenderung diabaikan.

Ø  Akuntabilitas artinya kebijakan yang dibuat nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan transparansi sendiri kebijakan yang dibuat haruslah ditentukan atas dasar yang terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi.

              Isu:

Ø  Isu lingkungan, Isu yang memandu kebijakan publik yang ramah lingkungan dan keberlanjutan.

Ø  Etika Berbirokrasi, Peran etika disini adalah untuk menguji peran birokrat, apakah birokrat disini akan berpihak atau malah merugikan.

Ø  Kebijakan migrasi dan keamanan lingkungan, dengan menilai dampak pada hak asasi manusia dan keadilan.

      

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Etika Bisnis Islam di Era Digital dalam Membangun Kepercayaan pada Platform E-Commerce

  Etika Bisnis Islam di Era Digital dalam Membangun Kepercayaan pada Platform E-Commerce  Oleh : Septi Nurhaliza Era digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, termasuk e-commerce. Kecepatan dan kemudahan transaksi online membuat hidup konsumen dan pebisnis menjadi lebih mudah. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih ke platform digital yang memungkinkan kemudahan dan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya, namun tantangan dalam menjaga kepercayaan menjadi isu penting terutama karena interaksi dalam e-commerce seringkali anonim dan tidak langsung. Dalam konteks ini, penerapan etika bisnis Islam menjadi sangat relevan untuk menciptakan transaksi yang adil, aman, dan terpercaya. Etika bisnis Islam yang didasarkan pada prinsip kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab berperan penting dalam membangun kepercayaan dalam e-commerce. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan (‘adl), dan transparansi (tabligh) menj...
Baca selengkapnya

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

 Kebijakan Publik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Oleh : Gilar Winanti   Pengelolaan kebijakan publik merupakan alat utama pemerintah dalam mengatur dan mengelola komunitas. Kebijakan ini mencakup segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang adil dan mendukung kesejahteraan komunitas. Dalam perspektif etika dalam bisnis menurut ajaran Islam, kebijakan publik tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, spiritual, dan sosial. Hal ini menjadikan kebijakan publik yang berbasis Islam lebih holistik dan humanis.   Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam Etika bisnis Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya aspek keadilan (adl), keseimbangan (mizan), dan kebermanfaatan (maslahah). Prinsip-dasar prinsip ini harus menjadi pedoman dalam merancang kebijakan publik agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks kebijakan publik, dasar prinsip-dasar prinsip berikut menjadi land...
Baca selengkapnya

Etika Bisnis Islam dalam Era Digital: Privasi, CSR, dan keberlanjutan di E-Commerce

 1. Pentingnya Etika Bisnis Islam dalam E-Commerce    - Etika bisnis Islam adalah fondasi moral yang mengatur praktik bisnis, memastikan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Dalam e-commerce, etika ini diterapkan melalui komunikasi digital yang jujur, transparansi informasi, serta perlindungan hak konsumen, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini membantu menjaga kepercayaan konsumen dan mendorong praktik bisnis yang amanah. 2. Privasi dan Keamanan Data di Era Digital    - Transformasi digital membuka akses luas terhadap data, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam melindungi privasi pengguna. Dalam pandangan Islam, privasi adalah hak penting, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 27. Data pribadi harus dilindungi melalui enkripsi, pengelolaan akses, dan teknologi keamanan canggih untuk menghindari ancaman seperti peretasan. Pengguna dan perusahaan harus menganggap data sebagai amanah dan memastikan penggunaan yang be...
Baca selengkapnya