Kebijakan Publik dalam Perspektif Etika Bisnis

  KELOMPOK 11

Anggota :

1. Asma Nadia Majidah (235211011)

2. Eka Asti Nur Aini (235211019)

3. Tiara Amelia Efendi (235211021

*KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS*

A.  Definisi Kebijkan Publik 

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga pemerintah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan tujuan memenuhi kepentingan publik. 

~Kebijakan publik memiliki beberapa ciri-ciri: 

• Merupakan serangkaian aktivitas pemerintah yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan 

• Mencakup aspek anggaran dan tata pelaksanaannya 

• Tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu (positif), dan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu (negatif)

• Bersifat dinamis, karena masalah publik yang dihadapi pemerintah selalu berkembang dan ruang lingkupnya sangat luas

~Proses kebijakan publik dapat diuraikan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi masalah kebijakan

2. Penyusunan agenda

3. Perumusan kebijakan

4. Pengesahan kebijakan

5. Implementasi kebijakan

6. Evaluasi kebijakan 

B. Kebijakan Publik dalam Etika  

Kebijakan publik dalam etika (etika publik) adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah suatu perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada tiga fokus yang menjadi perhatian etika publik: 

1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan

2. Bukan hanya kode etik atau norma, tapi mengutamakan dimensi reflektifnya. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan frekuensi etisnya. 

3. Fokus pada modalitas etika, yaitu bagaimana menjembatani antara norma moral (apa yang seharusnya dilakukan) dan tindakan faktual. 

Bagaimana seorang pejabat di dalam kerangka pelayanan publik harus mengambil keputusan di hadapan beberapa pilihan yang mungkin? Biasanya pilihan-pilihan tersebut dilematis, artinya hasil dari keputusan, di satu pihak, membawa keuntungan bagi suatu kelompok masyarakat, dan di lain pihak, ada kelompok yang dirugikan. 

Etika dalam analisis kebijakan publik seharusnya diperhitungkan sebagai dimensi dari setiap langkahnya. Hanya dengan menjadi bagian integral dari kebijakan publik yang tercermin dalam lima langkah prosesnya, etika mampu meningkatkan kualitas pelayanan hidup dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kelima langkah analisa kebijakan publik itu, menurut Munger, meliputi: 

1. Rumusan masalah, 

Merumuskan masalah dalam kebijakan publik harus menampilkan secara jelas hubungan sebab-akibat dan klasifikasi masalah, serta jalan keluar. 

2. Seleksi kriteria,

Cara memilih kerangka pemikiran untuk merumuskan masalah sudah mengarah ke alternatif pemecahan masalah yang diharapkan. 

3. Pembandingan alternatif dan seleksi kebijakan, 

Alternatif mengandalkan adanya pembandingan dengan bentuk pemecahan lain, untuk mengorganisir kelas penyesuaian di tahun pertama.

4. Pertimbangan terhadap aspek politik dan organisasi, 

Pengambilan kebijakan publik masih harus berhadapan dengan masalah diterima atau tidak kebijakan itu oleh pihak lain yang terlibat.

5. implementasi dan evaluasi program

Evaluasi itu merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat publik atas kebijakan dalam menjalankan kekuasaan. 

C. Kebijakan Publik dalam Pandangan Etika Bisnis Islam

Kebijakan ekonomi seharusnya difokuskan pada memberdayakan manusia agar mampu memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil, meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan adanya peluang kerja yang baik dan distribusi pendapatan yang merata, serta meningkatkan pendapatan individu secara finansial. Seharusnya hal tersebut dipraktikkan oleh negara sebagai pengambil kebijakan publik. Negara dalam melaksanakan pembangunan seharusnya sematamata untuk kepentingan rakyat.

D. REGULASI PEMERINTAH

Regulasi pemerintah berperan penting dalam membentuk dan mengatur praktik etika bisnis. Regulasi yang jelas dan transparan dari pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan usaha yang adil, berintegritas, dan bertanggung jawab.  Berikut beberapa hubungan antara regulasi pemerintah dengan etika bisnis:  

1. Menciptakan keseimbangan

Regulasi pemerintah dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, industri, pemilik usaha, dan negara.  

2. Mencegah pelanggaran

Perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan aturan hukum dapat menghindari risiko pelanggaran dan sanksi yang dapat merugikan reputasi dan keberlanjutan bisnis. 

3. Mencegah tindakan tercela

Regulasi yang baik dapat membantu perusahaan terhindar dari tindakan tercela seperti overstated terhadap kegiatan atau keuangan perusahaan, ketidakjujuran dalam melakukan financial disclosure, dan lain-lain. 

E. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Implementasi kebijakan publik pada etika bisnis dapat ditinjau dari beberapa hal: 

1). Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika tujuan dari kebijakan memang realistis dengan bisnis yang ada. 

2) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan publik pada bisnis sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia namun dengan batasan dan etika yang benar. 

3) Karakteristik Pemangku kebijakan.

Pusat perhatian pada pemangku kebijakan meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. 

4) Sikap atau kecenderungan 

Sikap penerimaan atau penolakan dari pemangku kebijakan akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik pada suatu bisnis. 

5) Koordinasi 

Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil.

F. Dampak Kebijakan Publik Terhadap Etika Bisnis

1. Regulasi (sistem aturan)

Kebijakan publik yang menetapkan aturan ketat tentang praktik bisnis dapat membantu mencegah pelanggaran etika. Misalnya, undang-undang anti-korupsi dan anti-suap memberikan kerangka hukum yang jelas bagi perusahaan untuk beroperasi secara etis.

2. Pendidikan 

Kebijakan publik yang mendukung pendidikan etika dapat membantu menciptakan generasi pebisnis yang lebih bertanggung jawab dan sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka.

3. Penegakan Hukum dan Sanksi

Penegakan hukum dan sanksi yang tegas dapat menciptakan efek jera bagi pelaku bisnis yang mungkin mempertimbangkan untuk melanggar aturan.

4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

Perusahaan didorong untuk berinvestasi dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan tetapi juga menciptakan hubungan positif dengan komunitas.

5. Transparansi 

Dengan adanya kewajiban untuk melaporkan informasi secara terbuka, perusahaan lebih cenderung untuk beroperasi dengan cara yang jujur dan akuntabel, sehingga mengurangi risiko pelanggaran etika. 

F. STUDI KASUS

ANALISA DAMPAK PENGGUSURAN LAHAN TERHADAP ETIKA BISNIS DI WILAYAH KAMPUNG PULO, DKI JAKARTA

DKI Jakarta, sebagai satu area perkotaan terpadat di Indonesia dan pusat bisnis dan perdagangan di Indonesia, terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan sering kali mengalami transformasi lahan yang signifikan. Salah satu fenomena yang umum terjadi adalah penggusuran lahan.. Penggusuran lahan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pengoptimalan potensi ekonomi dari ketersediaan lahan yang ada. Hal ini banyak menimbulkan pro dan kontra antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Penggusuran lahan berimplikasi pada dampak yang ditimbulkan seperti : kerugian materil, penyimpangan pada aspek etika, sosial, budaya termasuk dalam etika bisnis.

STUDI KASUS 2

RELOKASI WARGA PULAU REMPANG GUNA PEMBANGUNAN 

REMPANG ECO CITY

Pulau Rempang berlokasi di kota Batam, Kepulauan Riau. Awal mulanya pada september 2023 terjadi bentrok di pulau rempang, akibat dari ribuan warga pulau rempang yang terancam digusur karena rencana pengembangan Rempang Eco City. Rempang Eco City ini bagian dari pengembangan Pulau Rempang oleh pemerintah pusat untuk menjadi kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata. Potensi nilai investasi proyek Rempang ini mencapai 381T . Rencana investasi ke Pulau Rempang sudah disetujui pemerintah Batam dari tahun 2004. Menurut warga yang terdampak penggusuran dan relokasi ini bisa membuat sejarah Rempang hilang. Meskipun dijanjikan kompensasi menggiurkan oleh pemerintah, warga tetap tidak setuju direlokasi karena alasan sejarah dan sosialisasinya dianggap tiba-tiba dan tidak transparan.